Utang BUMN Super Jumbo, Salah Siapa?

Berdasarkan kriteria aset, skala usaha, dan kompleksitas bisnisnya, bank-bank BUMN masuk kualifikasi berisiko sistemik.Kesulitan finansial sedikit saja bisa memengaruhi perekonomian.

Dalam kaitan ini, Komisi VI DPR pada awal Desember ini, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro beserta sejumlah BUMN dengan terjerat utang jumbo.

Dalam RDP ini, mengulas soal utang BUMN. Setidaknya ada 10 BUMN dengan utang lumayan kakap. Yakni, BRI Rp1.008 triliun; Bank Mandiri Rp997 triliun; BNI Rp660 triliun; PLN Rp543 triliun; Pertamina Rp522 triliun; BTN Rp249 triliun; Taspen Rp222 triliun; Waskita Karya Rp102 triliun; Telkom Rp99 triliun; dan Pupuk Indonesia Rp76 triliu

Sementara, sebagaimana diumumkan Bank Indonesia (BI), Current Account Deficit (CAD) pada Kuartal III-2018 mencapai US$8,8 miliar. Atau setara 3,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Atas hal ini, kalangan ekonom sering mengingatkan tentang fundamental ekonomi Indonesia yang belum layak disebut kuat. Apalagi dalam dua tahun ini.

Belum lagi permasalahan utang pemerintah yang membubung hingga Rp4.416 triliun. Saat ini, utang BUMN menunjukkan tren kenaikan yang bombastis hingga Rp5.271 triliun. Artinya, porsi utang BUMN melampaui pemerintah.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha mengatakan, ledakan utang di era Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa tim ekonomi tak memiliki solusi dalam menjawab tantangan. Keputusan atau kebijakan tak lebih jalan cepat, bukan cara cerdas.

“Terlepas dari justifikasi utang produktif untuk pembangunan, faktanya masih ada proyek-proyek mangkrak yang belum terselesaikan dan molor dari target yang ditentukan. Masalah utamanya utang BUMN pun akan menjadi bom waktu seperti halnya utang pemerintah jika pemerintah gagal bayar bunga utang,” tutur Panji.

Sejauh ini, utang perusahaan plat merah naik 132,92% dari Rp2.263 triliun pada 2016, menjadi Rp5.271 triliun di 2018. Ada pertambahan sekitar Rp3.000 triliun dalam dua tahun.

Apakah utang BUMN yang cukup jumbo ini, masih layak disebut aman? Panji menjelaskan, justru layak dikategorikan berbahaya. Alasannya: Pertama, tren pertumbuhan utang BUMN melampui pertumbuhan ekonomi nasional. Fenomena inilah yang melahirkan kekhawatiran nan serius.

Kedua, rasio utang BUMN terhadap aset, saat ini sudah mencapai 67%. Artinya, menuju lampu merah. Ketiga, utang disumbang 10 BUMN. Dan, tiga besar penyumbang utang adalah BUMN perbankan.

Padahal, berdasarkan kriteria aset, skala usaha serta kompleksitas bisnis, bank BUMN memiliki resiko yang sangat besar. Kualifikasinya beresiko sistemik yang dapat mengguncang perekonomian nasional.

Dalam kaitan ini, Haryo Kuncoro, Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute mengingatkan, utang BUMN diprediksi terus meningkat kencang, seiring dengan kegiatan ekspansinya.

Kementerian BUMN menghitung, kenaikan utang BUMN bisa menembus hingga Rp5.253 triliun. Atau naik 8,87% dari utang tahun lalu. Kenaikan ini bisa jadi merupakan konsekuensi logis dari BUMN sebagai perpanjangan tangan negara.

Banyak tugas khusus yang sedikit banyak ‘mengganggu’ keuangan BUMN tersebut. “Mereka harus melaksanakan mandat fungsi sosial sekaligus ekonomi tapi dengan pengelolaan keuangan yang terpisah,” kata dia.

Bidang operasi BUMN, kata dia, awalnya terbatas pada sektor yang membutuhkan investasi besar, serta tidak menawarkan keuntungan tinggi. Namun, memberikan keuntungan sosial. Dalam perkembangannya, areanya meluas ke ranah yang lazim dikerjakan swasta.

Dalam konteks ini, utang BUMN sejatinya merupakan hal yang lumrah. Namun tren pertumbuhan utang BUMN yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, adalah suatu peringatan.

Rasio utang BUMN terhadap aset saat ini, sudah mencapai 67%. Ini pertanda lampu kuning sudah menyala. Lampu peringatan semakin terang jika melihat utang per sektor.

Utang BUMN didominasi oleh perbankan. Ironisnya, perbankan pelat merah tahun lalu, jorjoran membagikan dividen kepada pemegang saham (pemegang saham terbesar adalah pemerintah). Bukan untuk ekspansi usaha.

Haryo mengingatkan, isu utang BUMN sudah berhimpitan dengan batas aman utang negara. Asal tahu saja, per April 2018, total utang BUMN yang dilaporkan mencapai Rp4.825 triliun. Tak beda jauh dengan utang pemerintah yang mencapai Rp4.100 triliun.

Cerita yang sama terjadi di sektor konstruksi. Di mana, BUMN karya yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, malah bergelimang utang. Standard & Poors mencatat, utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara, melonjak 57% menjadi Rp156,2 triliun.

Lembaga pemeringkat utang global itu, melaporkan, rasio utang 20 BUMN konstruksi, mengalami kenaikan lima kali terhadap pendapatan kotor. Meninggalkan kondisi 2011 yang hanya satu kali.

Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Telaah atas komposisi utang BUMN sepertinya tidak mengubah simpulan awal.

Utang BUMN sebagian besar bertenor jangka pendek yang tidak bisa segera ditutup dari laba usahanya. Sekitar 60% utang BUMN berdenominasi valuta asing (valas). Beban utang jelas akan semakin berat ketika nilai tukar rupiah melemah. Saat jatuh tempo nanti tentu kewajiban pembayaran membengkak.

Dengan konfigurasi masalah di atas, pemerintah sudah semestinya konsekuen dan jujur mengakui utang BUMN akan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Bila BUMN mengalami default alias gagal bayar, pemerintah wajib menanggungnya. Istilah populernya “too big to fail”. Selain itu, aset BUMN yang mencapai Rp7.212 triliun pada akhir tahun lalu, dicatat Kementerian Keuangan sebagai aset negara yang tidak dipisahkan dari aset pemerintah.

Agar simetris, utang BUMN sudah semestinya dicatat sebagai utang negara, sehingga penanganannya lebih komprehensif. Dengan alur logika ini pula, total utang sektor publik totalnya menjadi Rp8.925 triliun. Dengan asumsi PDB 2018 sebesar Rp14 ribu triliun saja, rasio utang mencapai 63%. Jelas melebihi Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang membatasi 60%.

Rasio utang ini niscaya lebih tinggi lagi jika memperhitungkan utang Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, bank pembangunan daerah, dan badan usaha milik daerah.

Tanpa perlakuan yang sama dengan utang pemerintah, utang BUMN akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Ingat krisis moneter 1997/1998 yang memberi pelajaran berharga, perihal dampak buruk yang dipicu dari akumulasi utang yang tidak akurat.

Mau tak mau, Presiden Jokowi harus bersikap memihak kepentingan bangsa dan rakyat, berdasarkan skala prioritas yang paling urgen. Jadi, Jokowi jangan mengambil resiko besar mempertaruhkan ekonomi nasional hanya untuk membangunan infrastruktur hingga gemerlap. Apalagi potensi membengkaknya utang sangat mungkin terjadi dikarenakan kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.

Apabila Jokowi tidak merubah arah kebijakan yang dapat mengamankan perkonomian Indonesia, jangan salahkan investor atau publik memberikan kinerja buruk terhadap pemerintah. Dan, tempatkan BUMN sebagai landasan dan lokomotif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan malah jadi alat apalagi kuda troya.

Sumber : inilah.com

http://jasapembukuan.id

http://belajar-cara-membuat-website.blogspot.co.id

http://jasa-akuntansi-bandung.blogspot.com/p/jasa-akuntansi.html

Advertisements

Posted on December 19, 2018, in Ekonomi Dan Investasi and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: